Trias Politica di Vokasi UI

Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili).

Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquie (1689-1755) dan ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. Filsuf Inggris, John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government“ (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

perbedaan antara mereka berdua (Locke -- Montesquie) adalah John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquuie memandang kekuasaan pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

Dalam perkembangannya, meskipun ketiga kekuasaan ini sudah dipisah satu dengan lainnya ada kalanya diperlukan check and balance (pengawasan dan keseimbangan) diantara mereka, dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasan lainnya.

Seperti dengan lingkungan kenegaraan Indonesia, lingkungan kampus baik tingkat Universitas maupun Fakultas/program mempunyai kegiatan organisasi yang mengadopsi sistem Trias Politica check and balance.

Dalam Pedoman Dasar IKM program Vokasi Universitas Indonesia Bab VII tentang Lembaga kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan dalam wadah IKM program Vokasi UI adalah :
1. Badan Perwakilan Mahasiswa Vokasi UI
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Vokasi UI
3. Badan Otonom Vokasi UI
4. Badan semi otonom Vokasi UI
5. Himpunan Mahasiswa Prodi
6. Unit Kekhususan Prodi

Hanya saja fungsi legislative dan yudikatif dalam Program Vokasi UI ( Pasal 21 Bab VII, Pedoman Dasar IKM Vokasi UI) disatukan dalam satu lembaga kemahasiswaan yaitu BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa). BPM merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi IKM Vokasi UI, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi legislative dan yudikatif tapi juga memegang fungsi anggaran dan audit keuangan.

Dalam pasal 22 Pedoman dasar IKM Vokasi UI, BPM memiliki tugas :
1. Melaksanakan ketentuan Pedoman Dasar IKM program Vokasi UI
2. Menyerap dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Program Vokasi UI
3. Melantik ketua BEM Vokasi UI, Ketua BO dan HMBS Vokasi UI
4. Mendengar, mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua BEM Vokasi UI, BO Vokasi UI dan HMBS Vokasi UI
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemira Vokasi UI
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Musma Vokasi UI
7. Bertanggung jawab atas perumusan konsep dan alur BPKB Vokasi UI
8. Melakukan pengawasan tehadap kinerja BEM, BO dan HMBS Vokasi UI
9. Memberitahukan laporan keuangan seluruh lembaga kemahasiswaan dalam IKM Program Vokasi UI kepada mahasiswa PROGRAM VOKASI UI setiap 3 bulan.

Untuk fungsi eksekutif, dalam Program Vokasi UI diemban oleh BEM Vokasi UI (Badan Eksekutif Mahasiswa). BEM Vokasi UI adalah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif tertinggi dalam IKM Vokasi UI, BEM Vokasi UI dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua.
BEM Vokasi UI memiliki tugas ( pasal 25, Pedoman Dasar IKM Vokasi UI) :
1. Melakasanakan ketentuan dalam Pedoman Dasar IKM program Vokasi UI
2. Melaksanakan peraturan BPM Vokasi UI
3. Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa Vokasi UI
4. Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana, fasilitas dan pelayanan
5. Mengajukan rancangan PROKER kepada BPM Vokasi UI pada awal kepengurusan
6. Memberikan laporan pertanggungjawaban tengah tahun dan akhir tahun kepada BPM Vokasi UI
7. Memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan kepada BPM Vokasi UI
8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis alur BPKB Vokasi UI
9. Melakukan pembinaan terhadap BSO Vokasi UI.
Kedua lembaga diatas dipilih oleh mahasiswa/i Program Vokasi UI melalui proses PEMIRA (Pemilihan Raya).